TANGGUNG JAWAB DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIS

Notaris sebagai Pejabat Umum diberikan kewenangan oleh negara untuk menyatakan terjadinya hubungan hukum antara para pihak dalam suatu akta yang merekam secara langsung klausul kesepakatan para pihak yang berjanji. Janji yang telah dinyatakan dalam akta merupakan cerminan kehendak yang tulus dari para pihak. Oleh karena itu, jika dikemudian hari akta yang dibuat bermasalah Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kesalahannya tersebut dan diwajibkan memberikan ganti rugi, biaya, dan bunga kepada pihak yang menderita kerugian. Penelitian ini mengkaji bagaimana tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuat dihadapanya dan bagaimankah perlindungan hukum bagi notaris terhadap kesalahan akta yang dibuatnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban secara perdata seorang Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah dengan dijatuhi sanksi perdata berupa penggantian biaya atau ganti rugi kepada pihak yang dirugikan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris. Namun sebelum Notaris dijatuhi sanksi perdata, Notaris terlebih dahulu harus dapat dibuktikan bahwa telah adanya kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan melawan hukum Notaris terhadap para pihak. Mengenai perlindungan hukum bagi Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya demi terlaksana dan tercapainya kepastian hukum dibentuk lembaga yaitu Majelis Kehormatan Notaris untuk melindungi jabatan notaris jika terlibat masalah hukum terkait dengan akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris. Disarankan kepada Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya sesuai dengan kaidah hukum dan kaidah moral yang berlaku baginya, tidak bekerja melampaui kewenangannya, dan senantiasa bersikap waspada dalam menjalankan kewenangannya