PERJANJIAN SEWA MENYEWA TANAH ADAT DI GAMPONG ALUE SUNGAI PINANG KECAMATAN JEUMPA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

Masyarakat hukum adat mempunyai hubungan yang sangat erat dengan tanah wilayahnya. Hal ini dapat dipahami, bahwa masyarakat hukum adat sangat menggantungkan sumber pencahariannya pada tanahnya. Kewenangan untuk menguasai, mengatur dan mengurus semua tanah, secara struktus kemasyarakatan adat lebih diserahkan pada Ketua Adat dan pengurusnya. Oleh karena ini dalam tatanan kehidupan masyakat hukum adat, Ketua maupun pengurus adat mempunyai kewenangan, seperti melakukan perbuatan hukum perjanjian sewa menyewa tanah adat. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis prosedur pelaksanaan perjanjian sewa menyewa tanah adat dan untuk menganalisis pola penyelesaian perselisihan dalam perjanjian sewa menyewa tanah adat di Gampong Alue Sungai Pinang. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang menggunakan metode penelitian deskriptif, yang mana penelitian ini menggambarkan tentang penerapan perjanjian Atas Tanah Menurut Hukum Adat di Gampong Alue Sungai Pinang Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa prosedur pelaksanaan perjanjian sewa menyewa tanah adat di Gampong Alue Sungai Pinang Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya secara keseluruhan dilakukan secara lisan atau atas dasar saling percaya. mekanisme penyelesaian perselisihan dalam perjanjian sewa menyewa tanah adat yaitu menggunakan penyelesaian sengketa diluar pengadilan, dengan cara negosiasi dan dengan cara mediasi yang dilakukan secara musyawarah mufakat atau dengan cara kekeluargaan yang langsung melibatkan kedua belah pihak saja, maupun dengan meminta bantuan kepada pihak ketiga yang terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuka adat, dan aparatur pemerintah setempat. Saran dalam penelitian ini adalah diharapkan kepada pemerintah Gampong Alue Sungai Pinang Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya untuk membuat peraturan Desa yang mengatur berbagai jenis perjanjian dalam masyarakat untuk menjadi landasan hukum agar jika terjadi sengkata, pemerintah Gampong mempunyai dasar atau landasan dalam penyelesaian perkara-perkara yang timbul akibat perjanjian sewa menyewa tanah pertanian secara musiman maupun perjanjian lainnya