PERLINDUNGAN MASYARAKAT SIPIL 
DALAM KONFLIK BERSENJATA DI MYANMAR BERDASARKAN SUDUT PANDANG 
HUKUM INTERNASIONAL

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi Tugas-Tugas
Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH

NAMA	: AULIA INDRA KEUMALA
NIM		: 1705905040056

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
MEULABOH-ACEH BARAT
TAHUN 2022
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
	Nama 		: Aulia Indra Keumala
	Nim 		: 1705905040056

	Dengan ini menyatakan bahwa penulisan tugas akhir yang saya susun merupakan karya saya sendiri dan tidak terdapat bagian atau satu kesatuan yang utuh dari karya ilmiah yang saya kutip tanpa saya cantumkan sumbernya yang dapat dikategorikan ke dalam plagiasi. Tugas akhir yang saya susun juga bukan merupakan reproduksi karya atau pendapat yang pernah ditulis dan dipublikasikan oleh orang lain.
	Apabila dalam tugas akhir yang saya susun terdapat bagian-bagian yang memenuhi unsur plagiasi, maka saya dengan ini menyatakan kesediaan atas sanksi yang diberikan oleh universitas sesuai dengan aturan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Meulaboh, 22 Juni 2022
Yang membuat pernyataan 

Aulia Indra Keumala
Nim : 1705905040056

Meulaboh, 22 Juni 2022

Program Studi 		: Ilmu Hukum 
Jenjang 			: Strata 1 (S-1)

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi saudara:
		Nama 		: Aulia Indra Keumala 
		NIM 		: 1705905040056
Dengan Judul : PERLINDUNGAN MASYARAKAT SIPIL DALAM KONFLIK BERSENJATA DI MYANMAR BEDASARKAN SUDUT PANDANG HUKUM INTERNASIONAL.
Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Teuku Umar Meulaboh.
							Mengesahkan,
							Pembimbing

						Phoenna Ath-Thariq, S.H., LL.M
						NIP.199202032019031015 

Mengetahui :

Dekan						Ketua
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Program Studi Ilmu Hukum

Basri, S.H., M.H.				Dr. Nauvan Moulia, Lc., MA.
NIP. 196307131991021002			NIP. 1985111820150410004
Meulaboh, 20 April 2022
Program Studi		: Ilmu Hukum
Jenjang 		: Strata 1 (S-1)

LEMBAR PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi saudara:

		Nama 		: Aulia Indra Keumala 
		NIM		: 1705905040056

Dengan Judul : PERLINDUNGAN MASYARAKAT SIPIL DALAM KONFLIK BERSENJATA DI MYANMAR BEDASARKAN SUDUT PANDANG HUKUM INTERNASIONAL.
Yang telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal Juni 2022.

Menyetujui
Dewan Penguji
Tanda Tangan

1.	Ketua	: Phoenna Ath-Thariq, S.H., LL.M			………………
2.	Anggota 	: Basri, S.H., M.H					………………
3.	Anggota 	: Eza Aulia, S.H., M.H		 		………………

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dr.Nouvan Moulia, Lc., MA.
NIP. 1985111820150410004
PERLINDUNGAN MASYARAKAT SIPIL DALAM KONFLIK BERSENJATA DI MYANMAR BEDASARKAN SUDUT PANDANG HUKUM INTERNASIONAL.

Aulia Indra Keumala
Phoenna Ath-Thariq, S.H., LL.M

ABSTRAK
Myanmar merupakan negara yang berada di kawasan Asia Tenggara yang kini pemerintahannya dikudeta dan dikuasai oleh militer. Junta militer melakukan penyerangan terhadap sipil seperti pembantaian terhadap masa yang melakukan demonstrasi dan beberapa kerusuhan yang mengakibatkan rusaknya beberapa aset yang dimiliki negara serta korban jiwa. Konfilk dalam negeri Myanmar sudah dapat digolongkan sebagai konflik intensitas rendah karna dilakukan secara terbuka dan sudah menyebabkan krisis legitimasi hukum di wilayah tersebut.
Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian normatif atau penelitian perpustakaan Liblary Reasearch sebagai bahan primer dan studi bahan hukum di lapangan sebagai bahan skunder data pendukung yang akan dianalisis serta dijelaskan secara akurat terhadap permasalahan yang diteliti. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini berupa teori tanggung jawab negara, teori keadaan darurat dan teori keberlakuan hukum. 
penelitian ini menemukan telah terjadinya pelangaran ham berat terhadap masyarakat sipil di myanmar dan selain itu terdapat beberapa ketentuan-ketentuan mengenai perlindungan warga sipil dalam suatu keadaan konflik terdapat aturan pula pencegahan mengenai kemungkinan jatuhnya korban dari kalangan warga sipil. Adapun aturan pencegahan mengenai kemungkinan jatuhnya korban dari kalangan warga sipil yang sangat diantisipasi adalah saat suatu operasi militer sedang berlangsung yang tertuang dalam konvensi Jenewa 1949 yang sudah di ratifikasi kedalam hukum positif Myanmar konstitusi tahun 2008.
Direkomendasikan agar negara Myanmar melakukan kesepakatan penyelesaian kudeta di Myanmar dengan menunjuk PBB yang memiliki kekuatan untuk campur tangan sebagai mediator di wilayah Myanmar saat ini untuk mengawasi transisi kekuasaan atau setidaknya mengeluarkan resolusi untuk memanggil Junta militer Myanmar untuk mematuhi konvensi yang berlaku agar kejahatan terhadap kemanusiaan tidak terjadi selama mungkin masa darurat di Myanmar.
Kata Kunci : Perlindungan, Masyarakat Sipil, Konflik Bersenjata di Myanmar.
ABSTRACT

	Myanmar is a country in Southeast Asia whose government is currently being overthrown and controlled by the military. The military junta carried out attacks against civilians, such as massacres against demonstrators and several riots that resulted in the destruction of several state assets and casualties. Myanmar's internal conflicts can be classified as low-intensity conflicts because they are carried out openly and have caused a crisis of legal legitimacy in the region.
This research was conducted using a normative research method or library research as a primary material and a study of legal materials in the field as a secondary material for supporting data to be analyzed and explained accurately to the problems studied. The theory used in this study is the theory of state responsibility, the theory of emergencies and the theory of law enforcement.

This study found that there were serious violations against civil society in Myanmar and besides that there were several provisions regarding the protection of civilians in a state of conflict, there were preventive rules regarding the possibility of civilian casualties. The precautionary rules regarding the possibility of civilian casualties, which are really needed when military operations are in progress, are contained in the 1949 convention which is already in the positive law of Myanmar's 2008 constitution.
 
It is recommended that the state of Myanmar carry out a consensus settlement of the coup in Myanmar by appointing a neutral country that has the power to intervene in the current territory of Myanmar to oversee the transition of power or at least issue a resolution to summon the Myanmar military junta to comply with the applicable conventions so that crimes against humanity do not occur for as long as possible. emergency period in Myanmar.

Keywords: Protection, Civil Society, Armed Conflict in Myanmar.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrohim…

	Alhamdullilahirrobbil’alamin puji syukur penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT yang telah melimpahkan segala berkah, rahmat serta karunia-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini, Shalawat salam selalu dilimpahkan kepada nabi besar Muhammad SAW yang telah mengalirkan ilmu pengetahuan sehingga mengubah pola pikir manusia dari kesesatan sampai pada kehidupan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.
	Penulisan skripsi ini dengan judul “Perlindungan Masyarakat Sipil dalam Konflik Bersenjata di Myanmar Bedasarkan Sudut Pandang Hukum Internasional” merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Teuku Umar.
	Rasa terima kasih sebesar-besarnya saya ucapkan kepada kedua orang tua saya yang menjadi alasan utama saya dalam menyelesaikan skripsi ini, berkat dukungan dan doa-doa yang selalu mereka berikan kepada saya sehingga skripsi ini dapat saya selesaikan, rasa terimakasih juga saya ucapkan kepada seluruh keluarga besar saya yang senantiasa memberi semangat untuk saya dalam menyelesaikan kuliah saya.
Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :
1.	 Dr.Ishak Hasan, M.Si. selaku Rektor Universitas Teuku Umar.
2.	 Basri, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3.	 Nouvan Moulia, Lc., MA dan Dara Quthni Effida, S.H.,M.H., selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Teuku Umar.
4.	Terimakasih kepada Bapak Phoenna Ath-Thariq, S.H.,LL.M sebagai Dosen Pembimbing, terimakasih yang tidak terhingga atas kesediaan memberikan waktunya dalam membimbing serta memberikan arahan dan masukan terhadap skripsi saya
5.	Terimakasih kepada Bapak Basri, S.H.,M.H selaku penguji I dan bapak Eza Aulia, S.H.,M.H selaku penguji II saya yang sudah memberikan arahan dan masukan terhadap skripsi saya.
6.	 Seluruh Dosen Pengajar Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Teuku Umar
7.	 Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Ilmu Hukum (HIMA-IH) dan seluruh angkatan 2017 sebagai angkatan pertama Ilmu Hukum, yang selalu memberikan arahan dan masukan yang positif untuk saya dalam menyelesaikan kuliah saya.
	Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan saran dan masukan dari pembaca untuk menyempurnaan skripsi ini, harapan penulis semoga skripsi ini dapat dimanfaatkan oleh semua kalangan.

Meulaboh, 22 Juni 2022
Penulis

Aulia Indra Keumala
Nim : 1705905040056

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL 	
HALAMAN JUDUL 	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN 	ii
HALAMAN PENGESAHAN 	iii
ABSTRAK 	v
KATA PENGANTAR 	vii
DAFTAR ISI 	ix

BAB I PENDAHULUAN 
A.	Latar Belakang 	1
B.	Identifikasi Masalah 	7
C.	Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian 	7
D.	Kegunaan Penelitian 	8
E.	Keaslian Penelitian 	9
F.	Kerangka Pemikiran 	10
G.	Metode Penelitian 	11
1.	Jenis dan Sifat Penelitian 	11
2.	Bahan Penelitian 	11
3.	Teknik Pengumpulan Data 	12
4.	Analisis Data 	12
H.	Kerangka Penulisan 	15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A.	Teori Tanggung Jawab Negara 	 16
B.	Teori keadaan Darurat 	 22
C.	Teori Keberlakuan Hukum 	 29

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN
A.	Pengaturan Mengenai Perlindungan Masyarakat Sipil Diterapkan dalam Konflik Bersenjata di Myanmar Berdasarkan Perspektif Hukum Internasional	 37
B.	Konsekuensi dari Gagalnya Perlindungan Masyarakat Sipil dalam Konflik Bersenjata di Myanmar Berdasarkan Sudut Pandang Hukum Internasional	 46

BAB IV PENUTUP
A.	Kesimpulan 	 55
B.	Saran 	 56

DAFTAR PUSTAKA 	 58
BIODATA 	
BAB I
PENDAHULUAN
A.	Latar Belakang 
Myanmar merupakan salah satu negara yang berada di kawasan Asia Tenggara yang kini pemerintahannya dikudeta dan dikuasai oleh militer. Setelah memperoleh kemerdekaannya dari Inggris pada tahun 1948, Pemerintahan Burma berbentuk Republik bernama Union of Burma dengan Sao Shwe Thaik sebagai Presiden pertama dan U Nu sebagai Perdana Menteri. Myanmar merupakan negara terbesar kedua di ASEAN setelah Indonesia dengan jumlah penduduk sekitar 60 juta jiwa. Myanmar lebih didominasi etnik Burma yang secara etnis dekat dengan Tibet dan China. Etnik lainnya seperti Kharen, Shan, Rakhine, Mon, Chin, Kachin dan kelompok etnis yang lebih kecil lainnya menjadi ancaman keamanan di dalam negeri dan berkaitan dengan gerakan separatis.
Awal mula lahirnya demokrasi di Myanmar adalah ketika Aung San Suu Kyi dan tokoh pro demokrasi lainnya membentuk sebuah partai yang bernama National League for Democracy (NLD). Mereka melakukan kampanye untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat Myanmar yang juga menginginkan perubahan dalam sistem perpolitikan di negaranya. Hasilnya partai NLD memperoleh suara sebesar 80,82 persen dan menang 
mutlak atas partai State Law and Order Restoration Council (SLORC) pemerintah junta militer.
Meski telah memperoleh kemenangan secara demokrasi Myanmar saat ini dalam kondisi mencekam. Aung San Suu Kyi berada dalam tahanan akibat kudeta militer yang dilakukan oleh junta militer Myanmar. Kudeta yang dilakukan oleh pihak militer ini didasari atas dugaan kecurangan pada pemilu Myanmar tahun 2020 dimenangkan oleh partai Liga Nasional Demokrasi (NLD) yang menguasai 83% suara. Namun hasil tersebut dianggap tidak sah oleh pihak militer yang mengklaim menemukan adanya penipuan sebanyak 10 juta pemilih. Aung San Suu Kyi ditangkap bersama Presiden Win Myint dan ditahan di ibu kota Naypyidaw. Tidak hanya Suu Kyi dan Win Myint, para pejabat tinggi negara lain juga ikut ditangkap. Militer kini sudah menguasai kota Yangon. Mereka juga menunjuk pimpinan tertingginya Jenderal Senior Min Aung Hlaing untuk ambil kendali kekuasaan.
Junta militer melakukan penyerangan terhadap sipil seperti pembantaian terhadap massa yang melakukan demonstrasi dan beberapa kerusuhan yang mengakibatkan rusaknya beberapa aset yang dimiliki negara lain di wilayahnya, konfilk dalam negeri Myanmar sudah dapat digolongkan sebagai konflik intensitas rendah karna dilakukan secara terbuka dan sudah menyebabkan krisis legitimasi hukum di wilayah tersebut.
 Perang secara tradisional merupakan penggunaan kekerasan yang terorganisasi oleh unit-unit politik dalam sistem internasional, perang juga suatu kondisi tertinggi dari bentuk konflik antar-manusia. Dalam artian luas, perang menyangkut konsep-konsep seperti krisis, ancaman, penggunaan kekerasan, aksi gerilya, penaklukkan, pendudukan, bahkan teror. Keadaan tersebut tersebut meliputi 5 tahap konflik, yaitu : 
a.	Situasi stabil dan damai yang didefinisikan sebagai stabilitas politik tingkat tinggi dan legitimasi dari rezim yang terarah; 
b.	Situasi ketegangan politik yang didefinisikan sebagai meningkatnya tahap ketegangan sistemik dan semakin terbelahnya faksi-faksi sosial dan politik; 
c.	Tahap konflik politik dengan kekerasan yang mengarah pada krisis politik seiring merosotnya legitimasi politik dan semakin diterimanya politik faksional dengan kekerasan;
d.	Konflik dengan intensitas rendah, yaitu perseteruan terbuka dan konflik bersenjata antar-faksi, tekanan-tekanan dari rezim penguasa, dan pemberontakan-pemberontakan. 
e.	Konflik dengan intensitas tinggi, yaitu perang terbuka antar-kelompok dan/atau penghancuran massal serta pengungsian penduduk sipil dimana jumlah korban konflik >1000 korban terbunuh.

Dibutuhkan aktor dalam suatu konflik internal negara, salah satunya seperti belligerent. Belligerent adalah para pihak yang bersengketa dalam sebuah pertikaian bersenjata, dalam hal ini pihak yang bersengketa bisa siapa saja termasuk pemberontak (rebels). Pemberontak merupakan sekelompok orang yang melakukan pemberontakan (rebellion). Pada hakikatnya gerakan pemberontakan memiliki ciri khas yaitu persamaan motivasi, motivasi gerakan pemberontakan pada umumnya berupa mengangkat senjata melawan pemerintahan yang berdaulat atau memiliki keinginan untuk menggulingkan dan menggantikan pemerintahan yang resmi.
Tidak hanya Myanmar banyak negara didunia mengalami konflik internal serupa seperti Libya, namun Libya tidak berurusan dengan pemberontak seperti belligerent, justru pemimpin negara yang memulai konflik dengan rakyat. Qaddafi presiden Libya, mengecam dan menganggap demonstrasi yang dilakukan rakyatnya sebagai aksi penghianatan. Qaddafi menghadapi dan melawan rakyatnya menggunakan pasukan bersenjata. Qaddafi tidak tinggal diam melihat sebagian besar rakyat Libya menyerangnya seperti aktivis, pengacara, pelajar dan pejabat pemerintah. 
Namun pada kasus Libya PBB sebagai organisasi internasional menjalankan tanggung jawab untuk melindungi rakyat dari kejahatan perang terlebih dari Presidennya sendiri. Dengan mengeluarkan Resolusi 1970 pada 26 Februari 2011. Resolusi ini berupa peringatan keras bagi Qaddafi untuk tidak menyalahgunakan kekuasaanya untuk menyerang rakyat Libya. Pelarangan penggunaan senjata bagi tim loyalis Qaddafi, embargo senjata, memberikan sanksi internasional dimana Qaddafi dan jajaran dilarang pergi keluar negeri. Dan juga No Fly Zone yaitu dilarang menerbangkan apapun diatas Libya. Karena NATO melihat Qaddafi melakukan pembunuhan massal melalui pengeboman menggunakan pesawat jet tempur.
Ternyata resolusi 1970 ini tidak berpengaruh terhadap tindak Qaddafi, pemerintah tetap melakukan serangan senjata terhadap warga sipil. Intervensi yang dilkakukan dengan cara damai tidak berpengaruh bagi Qaddafi sehingga kemudian Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi 1973. Resolusi ini berupa melakukan segala langkah apapun yang diperlukan untuk menghentikan konflik atau kekerasan yang Qaddafi lakukan. Resolusi ini sudah bukan lagi berupa peringatan tetapi berupa tindakan.
Tindakan PBB tersebut adalah tindakan yang diambil karena dilanggarnya hukum intenasional yang mengatur tentang hak sipil dalam situasi konflik. Hak sipil tersebut diatur dalam Konvensi Jenewa Mengenai Perlindungan Orang-Orang Sipil dalam Waktu Perang 12 Agustus 1949 yang menjelaskan bahwa dalam hal pertikaian bersenjata yang tidak bersifat internasional yang berlangsung dalam wilayah salah satu Pihak Peserta, tiap Pihak dalam pertikaian itu akan diwajibkan untuk melaksanakan sekurang-kurangnya ketentuan ketentuan berikut:
(1)	Orang-orang yang tidak turut serta aktif dalam pertikaian (sengketa) itu, termasuk anggota-anggota angkatan perang yang telah meletakkan senjata-senjata mereka serta mereka yang tidak lagi turut serta (hors de combat) karena sakit, luka-luka, penahanan atau sebab lain apapun, dalam keadaan bagaimanapun harus diperlakukan dengan perikemanusiaan, tanpa perbedaan merugikan apapun juga yang didasarkan atas ras, warna kulit, agama atau kepercayaan, kelamin, keturunan, atau kekayaan, atau setiap ukuran lainnya serupa itu. Untuk maksud ini, maka tindakan-tindakan berikut dilarang dan tetap akan dilarang untuk dilakukan orang-orang tersebut di atas pada waktu dan tempat apapun juga: 

a)	Tindakan kekerasan atas jiwa dan raga, terutama setiap macam pembunuhan, pengudungan, perlakuan kejam dan penganiayaan; 
b)	Penyanderaan; 
c)	Perkosaan atas kehormatan pribadi, terutama perlakuan yang menghina dan merendahkan martabat. 
d)	Menghukum dan menjalankan hukuman mati, tanpa didahului keputusan yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang dobentuk secara teratur, yang memberikan segenap jaminan peradilan yang diakui sebagai keharusan oleh bangsa-bangsa yang beradab.

Namun demikian keadaan serupa terjadi kembali dalam kasus kudeta oleh junta militer Myanmar. Kelompok masyarakat sipil melaporkan 845 orang tewas dibunuh oleh pasukan junta sejak terjadinya kudeta militer di Myanmar pada 1 Februari hingga 3 Juni 2021. Dalam laporan lainnya, terdapat 4.509 orang yang masih dalam tahanan, sebanyak 138 orang di antaranya dijatuhi hukuman. Militer Myanmar berjuang di berbagai sektor dan berusaha keras untuk menegakkan ketertiban. Konflik yang sudah berlangsung puluhan tahun antara militer dan tentara etnis minoritas juga muncul kembali, dengan serangan senjata berat dan serangan udara, sehingga memaksa ribuan orang melarikan diri dan terpaksa tinggal didalam hutan.
Myanmar telah bergabung dalam organisasi PBB sejak awal kemerdekaannya dari inggris, yakni pada 19 April 1948. Oleh sebab itu maka dengan pertimbangan asas Pacta Sunt Servanda yang artimya bahwa setiap perjanjian yang sudah dibuat harus ditaati oleh seluruh pihak peserta maka Myanmar harus mempertanggung jawabkan tindakan pelanggaran terhadap kemanusiaan tersebut. Berdasarkan uraian di atas peneliti ingin melihat lebih dalam mengenai pengaturan perlindungan masyarakat sipil dalam keadaan konflik berdasarkan sudut pandang hukum internasional. Selanjutnya hasil penelitian dan analisis akan di bahas dan ditulis dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul “PERLINDUNGAN MASYARAKAT SIPIL DALAM KONFLIK BERSENJATA DI MYANMAR BERDASARKAN SUDUT PANDANG HUKUM INTERNASIONAL”.
B.	Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan dapat diambil beberapa permasalahan diantaranya :
1.	Apakah pengaturan mengenai perlindungan masyarakat sipil diterapkan dalam konflik bersenjata di Myanmar berdasarkan perspektif Hukum Internasional?
2.	Apakah konsekuensi dari gagalnya perlindungan masyarakat sipil dalam konflik bersenjata di Myanmar berdasarkan sudut pandang Hukum Internasional?
C.	Ruang Ligkup dan Tujuan Penelitian
1.	Ruang Lingkup 
Untuk menghindari terjadinya pembahasan yang tidak mengarah pada pokok penelitian yang ingin dicapai, maka dipandang penting untuk membatasi ruang lingkup pembahasan dibidang penelitian Hukum Internasional, sehingga mampu memberi batasan-batasan terhadap penelitian ini guna menghindari melebarnya isi pembahasan di dalamnya yang tidak lagi berada dalam jalur pembahasan. 
2.	Tujuan Penelitian 
	Berdasarkan identifikasi permasalahan, maka tujuan penelitian ini  adalah sebagai berikut :
a.	Untuk mengetahui apakah aturan mengenai perlindungan masyarakat sipil dalam konflik bersenjata di Myanmar berdasarkan sudut pandang hukum internsional.
b.	Untuk mengetahui apakah konsekuensi dari gagalnya perlindungan masyarakat sipil dalam konflik bersenjata internal Myanmar berdasarkan sudut pandang hukum internasional.
D.	Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :
1.	Kegunaan penelitian ditinjau secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam perihal hak asasi manusia dalam hukum internasional dan dalam pengembangan hukum internasional pada umumnya.
2.	Kegunaan yang ditinjau secara praktis diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :
a.	Bagi penulis : menambah pengetahuan dan memperluas wawasan serta dapat mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh diperkuliahan dengan praktek yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.
b.	Bagi masyarakat : hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi kalangan umum terkait dengan hak asasi manusia dalam hukum internasional khususnya bagi pemerintah yang bertujuan untuk menambah pengetahuan dan referensi.
E.	Keaslian Penelitian
Untuk mengetahui bahwa penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumya, dilakukanlah pencarian terhadap penelitian yang mengangkat problematika serupa. Berikut merupakan hasil temuan atas penelitian terkait dengan sengketa internasional :
a.	Sitta Desi Ratasari, Skripsi Tentang Perlindungan Hukum Humaniter Petugas Medis Dalam Situasi Bersenjata Internasional, Universitas Sriwijaya. Adapun Penelitian Ini Membahas Tentang perlindungan petugas medis dalam kondisi konflik menurut hukum humaniter internasional. 
b.	Septiana Lia Radian, Skripsi Tentang Perlindungan Wartawan Perang Dalam Konflik No-Internasional Di Suriah Menurut Hukum Humaniter Internasional, Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Penelitian ini berfokus pada perlindungan wartawan peliput perang dalam kondisi konflik bersenjata internal dalam perspektif hukum humaniter internasional.
c.	Cut Liza Zulaini, Skripsi Tanggung Jawab Negara Terhadap Penggunaan Bom Tandan (Cluster Bombs) Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Internasional (Tinjauan Konflik Laos), Program Studi Hukum Internasional Fakultas Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala. Penelitian ini membahas tentang penggunaan senjata berupa cluster boms dalam konflik laos oleh amerika dan pertangung jawabannya jika terjadi Coleteral Demage.
Berdasarkan hasil pencarian tersebut tidak ditemukan kemiripan dalam objek dan tujuan penelitian sehingga penelitian ini bukanlah merupakan duplikasi dari hasil penelitian lain. Oleh karena itu, keaslian penelitian dan penulisan ini dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah, keilmuan dan terbuka untuk dikritisi sesuai dengan asas-asas keilmuan yang harus dijunjung tinggi dalam proses menemukan kebenaran ilmiah.
F.	Kerangka pemikiran
Kerangka pemikiran atau landasan dalam penelitian ini adalah dengan menguasai teori-teori yang akan dikemukakan oleh para ahli khususnya para ahli di bidang hukum,begitu juga dengan aturan-aturan yang berlaku terkait dengan pembahasan yang akan kita bahas, adapun keragka pemikiran dalam penelitian ini anatar lain adalah:
1.	Teori Tanggung Jawab Negara
Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pertanggungjawaban merupakan suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. atau akibat yang timbul dari suatu perbuatan baik itu berupa kelalaian maupun kesalahan. Berdasarkan Dictionary of Law bahwa tanggung jawab negara merupakan “Obligation of a state to make reparation arising from a failure to comply with a legal obligation under international law.” Yang artinya bahwa tanggungjawab negara merupakan suatu kewajiban untuk melakukan perbaikan yang timbul dari kesalahan suatu negara untuk mematuhi kewajiban hukum berdasarkan hukum internasional.
Sugeng Istanto berpendapat bahwa Pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang di timbulkan.
2.	Teori Keadaan Darurat
Pengertian pertama yang berkaitan dan berkenaan dengan konsep "sudden-emergency doctrine" atau doktrin keadaan darurat yang tiba-tiba. Pengertian kedua biasa dipakai di dunia kedokteran dan pelayanan medis, sedangkan pengertian yang ketiga berkenaan dengan persoalan 'emergency exception'. Pengertian yang mempunyai relevansi dengan persoalan hukum adalah pengertian yang pertama dan yang ketiga. Mengenai penerapannya dalam norma dan pelaksanaannya di lapangan, terdapat keanekaragaman yang luas dari dulu sampai sekarang dan dari satu negara ke negara yang lain.

Untuk lebih memahami pengertiannya, masalah pertama yang harus dipecahkan dalam kaitan dengan keadaan darurat adalah hal-hal apa saja yang dapat diidentifikasikan dan membenarkan dijalankannya suatu upaya prosedur tindakan kekuasaan yang bersifat luar biasa (extraordinary atau exceptional measure). Untuk maksud membedakan dengan tegas antara keadaan luar biasa (state of exception) dari keadaan yang biasa (ordinary constitutional law) dan untuk menjaga agar jangan timbul penyalahgunaan kekuasaan di dalam keadaan luar biasa tersebut, makin sempit dan ketat definisi dirumuskan dianggap makin baik.
Namun sebaliknya, lingkup pengertian yang terlalu ketat juga dapat menghambat, melemahkan atau menurunkan kemampuan untuk mencapai tujuan diberlakukannya keadaan darurat itu sendiri. Rumusan yang terlalu ketat dapat menimbulkan kesan yang merendahkan kemampuan para legislator dalam memahami berbagai kemungkinan buruk yang dapat terjadi di kemu dian hari sesudah undang-undang bersangkutan ditetapkan
3.	Teori Keberlakuan Hukum
Keberlakuan hukum selalu berkaitan dengan asas kepastian hukum dan legalitas hukum yang mana kedua asas ini mengartikan hukum adalah segala sesuatu yang sudah disepakati sebelumnya. Norma hukum sendiri adalah tolak ukur atau landasan dasar untuk bertindak dan berprilaku, lebih lanjut norma hukum ini pula yang memberi kewenangan kepada pihak tertentu untuk menjalankan kesepakatan ini guna menciptakan keserasian dan keharmonisan dalam interaksi sosial di masyarakat. Norma hukum hukum ini megantur jalan suatu pemerintahan dan mengatur tatacara bernegara sehingga suatu negara dikatakan mampu memberikan rasa aman dan tentram bagi rakyatnya apabila penegakan hukum tersebut berjalan dengan sesuai. Maka oleh karna itu lahirlah suatu jenis hukum yang saat ini kita sebut sebagai hukum nasional, dimana hukum ini berlaku didalam yurisdiksi suatu negara. Namun hari ini negara sudah mulai menjalin hubungan dengan negara lain sehingga menuntut untuk lahirnya kesepakatan bersama guna menjamin kepastian hukum bagi setiap pihak.
Hubungan antar negara tidak selalu berjalan baik karna itulah kita mengenal sesuatu yang disebut sebagai "perang" hingga diaturlah tentang perang ini dalam konvensi yang disepakati bersama guna menghindari kejahatan terhadap kemanusiaan seperti genosida dan kejahan perang lainnya. Kebutuhan hukum untuk hak asasi manusia semakin bertambah hingga mencangkup tentang bagaimana perlindungan terhadap sipil baik dalam konflik internasional maupun regional sehingga terdapat dua mekanisme yang melindungi sipil dalam perang baik internasional maupun nasional guna menghindari kekosongan hukum dalam kondisi apapun.

Sumber-sumber material hukum internasional dapat didefinisikan sebagai bahan-bahan aktual dari mana seorang ahli hukum menentukan kaidah hukum yang berlaku terhadap keadaan tertentu. Bahan-bahan ini dimasukkan dalam lima kategori atau bentuk utama, yaitu:
1.	Kebiasaan
2.	Traktat-Traktat
3.	Keputusan-keputusan pengadilan atau pengadilan arbitrase
4.	Karya-karya hukum
5.	Keputusan-keputusan atau penetapan-penetapan organ-organ lembaga lembaga internasional.
Menurut teori Austin, hukum merupakan stricto sensu yang artinya dihasilkan dari keputusan-keputusan formal yang berasal dari badan legislatif yang benar-benar berdaulat. Secara logis, apabila kaidah-kaidah yang bersangkutan pada analisis akhir bukan berasal dari suatu otoritas yang berdaulat, yang secara politis berkedudukan paling tinggi, atau apabila tidak terdapat otoritas yang berdaulat demikian, maka kaidah-kaidah tersebut tidak dapat digolongkan dalam kaidah-kaidah hukum, melainkan hanya kaidah-kaidah dengan validitas moral atau etika semata-mata. Penerapan teori umum ini terhadap hukum internasional, karena tidak ada yang dapat dinamakan otoritas yang memiliki kekuasaan legislatif atau otoritas yang secara tegas berkuasa atas masyarakat negara-negara, dan karena hingga saat ini kaidah-kaidah hukum internasional hampir secara eksklusif bersifat kebiasaan, maka Austin menyimpulkan bahwa hukum internasional bukan hukum yang sebenarnya melainkan hanya "moralitas internasional positif.
J.G. Starke mengatakan dalam bukunya berjudul pengantar hukum internasional bahwa hukum internasional sekarang ini banyak sekali "perundang-undangan internasional" terbentuk sebagai akibat dari traktat-traktat dan konvensi-konvensi yang membuat hukum, dan sejalan dengan perkembangan ini maka proporsi kaidah-kaidah kebiasaan hukum internasional makin berkurang. Bahkan andaikata benar bahwa tidak ada otoritas legislatif yang secara tegas berdaulat di bidang internasional, prosedur untuk merumuskan kaidah-kaidah "perundang-undangan internasional" ini telah dipecahkan dengan cara penyelenggaraan konferensi-konferensi internasional atau melalui organ-organ internasional yang ada, meskipun tidak seefisien seperti prosedur legislatif pada suatu negara.

G.	Metode penelitian
1.	Jenis/Sifat Penelitian
Penelitian merupakan suatu penyelidikian yang tertata dan sistematis guna untuk meningkatkan pengetahuan dan mendalami masalah yang dianggap masih memerlukan jawaban. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dalam menjawab pemasalahan tertentu.
Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah penelitian normatif atau penelitian kepustakaan Liblary Reasearch, yang mana penelitian ini mengutamakan bahan pustaka sebagai bahan primer seperti konvensi internasional dan perundang-undangan kemudian bahan hukum sekunder berupa buku bacaan, jurnal dan skripsi. bahan tersebut kemudian akan diteliti dan dijelaskan secara akurat untuk menjawab permasalahan yang diteliti.
2.	Pendekatan Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dimana Pada jenis penelitian ini yang diteliti berupa bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. pembahasan didasarkan pada dokumen-dokumen dan peraturan-peraturan serta referensi lain yang berkenaan dengan permasalahan hukum internasional untuk mengetahui bagaimana peraturan-peraturan secara normatif mengenai hukum internasional dan ketentuan yang ada di dalamnya.
3.	Bahan Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan serta bahan hukum yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:
a.	Bahan hukum primer, bahan yang digunakan adalah bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan dan konvensi hukum internasional yang berhubunagan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.
b.	Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang berupa buku bacaan atau buku teks, jurnal dan skripsi para sarjana hukum, serta pendapat dan teori yang dikemukakan para ahli.
c.	Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum lainya sebagai penunjang terhadap bahan hukum sekunder dan primer.
4.	Teknik Pengumpulan Data
Penelitian ini peneliti menggunakan sumber data sekunder yang berasal dari konvensi internasional, perundang-undangan, kajian terdahulu dan bacaan seperti berikut:
a.	Bahan hukum primer
 Data ini diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan Konvensi Hukum Internasional penulis melakukan penelaahan membaca dan mengkaji peraturan perundang-undangan serta berapa peraturan-peraturan lainya sebagai bahan dalam menyelesaikan pemasalahan dalam melakukan penelitian adapun peraturan perundang-undangan dan Konvensi Hukum Internasional yang diteliti meliputi :
1)	Konvensi Jenewa Mengenai Perlindungan Orang-Orang Sipil dalam Waktu Perang 1949.
2)	Konvensi Eropa tentang hak asasi manusia atau european convention on Human Rights 1950.
3)	Konferensi Inter-Amerika tentang hak asasi manusia atau Inter-American convention on Human Rights 1969.
4)	Konvenan internasional hak-hak sipil dan politik atau International Convenant on Civil and political Rights (ICCPR) perserikatan bangsa-bangsa 1966.
b.	Bahan hukum sekunder
Penelitian ini peneliti menggunakan bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum, doktrin dan teori-teori yang diperoleh dari literature hukum seperti buku dan hasil penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dikaji.

c.	Bahan hukum tersier
Peneliti dalam malakukan penelitian, maka peneliti menggunakan media internet dalam mencari bahan-bahan tambahan seperti artikel online dan dalam mencari pengertian dari suatu kata peneliti menggunakan kamus untuk menjelaskan lebih rinci pengertian kata demi kata yang dianggap penting oleh peneliti dan segala sesuatu dari media internet yang menunjang dalam penyelesaian penelitian. 
5.	Analisis Data
Data-data yang telah diperoleh dari bahan-bahan hukum yang tertera di atas yang berupa peraturan perundang-undangan dan konvensi hukum internasional, kamus dan dari media internet akan dibaca dan dianalisa oleh peneliti sehingga mendapatkan menjelaskan penyelesaian dari masalah yang ada dalam penelitian, analisis data yang digunakan adalah berupa memberikan gambara secara jelas dan rinci terhadap yang yang dibahas.
Kemudian hasil akan disajikan dengan tertata secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai permasalahan yang terdapat dalam penelitian, penguraian secara deskriptif ini juga akan menjelaskan analisa kesimpulan dan saran yang diberikan oleh peneliti terhadap pemasalahan dan solusi dari permasalahan.

H.	Sistematika Pembahasan
BAB I		 : PENDANHULUAN
Pada bab I ini membahas tentang latar belakang penelitian, identifikasi masalah, ruang lingkup penelitian dan juga tujuan dari penelitian dan disertakan kegunaan penelitian, keaslian pemikiran, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
BAB II	: KERANGKA PEMIKIRAN
Pada bab ini akan membahas tentang tinjauan umum dari pokok pembahasan, defenisi, kerangka teori serta hal-hal penting lainya yang menurut penulis harus disertakan.
BAB III	: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pada bab ini akan mengkaji tentang pembahan terhadap permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan penelitian permasalahan yang dimaksud terdapat pada rumusan masalah, dan pada bab ini juga akan mengkaji dan mencari solusi dari permasalahahan tersebut.
BAB IV	: PENUTUP
Pada bab ini akan membahas kesimpulan dari pembahasan dan saran yang akan diberikan peneliti terhadap permasalahan yang ada.

BAB II
TINJAUAN UMUM DAN LANDASAN TEORI MENGENAI PERLINDUNGAN MASYARAKAT SIPIL
A.	Teori Tanggung Jawab Negara
Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pertanggungjawaban merupakan suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. atau akibat yang timbul dari suatu perbuatan baik itu berupa kelalaian maupun kesalahan. Berdasarkan Dictionary of Law bahwa tanggung jawab negara merupakan “Obligation of a state to make reparation arising from a failure to comply with a legal obligation under international law.” Yang artinya bahwa tanggungjawab negara merupakan suatu kewajiban untuk melakukan perbaikan yang timbul dari kesalahan suatu negara untuk mematuhi kewajiban hukum berdasarkan hukum internasional.
Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa negara merupakan salah satu subyek utama dalam hukum internasioanal. Mengenai istilah negara itu sendiri tidak terdapat definisi yang benar-benar dapat dianggap tepat, tetapi dengan melihat kondisi dunia hari ini dapat diambil kesimpulan bahwa negara merupakan organisasi yang bertujuan untuk mengsejahterakan anggotanya.
Sugeng Istanto berpendapat bahwa Pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang 
mungkin ditimbulkannya. Oleh karnanya maka timbul hak dan pertangungjawaban pada setiap individu, kelompok maupun negara yang melakukan suatu tindakan yang merugikan orang lain maka dapat dituntut dan dikenakan sanksi untuk mempertanggungjawaban tindakannya.
Maka adanya pertangungjawaban negara adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kekuasaan yang telah dilimpahkan kepada negara dalam upaya melindungi dan mesejahterakan masyaratakatnya. Terdapat perbedaan antara konsep rechsstaat dengan konsep the rule of law, meskipun dalam perkembangannya saat ini tidak dipermasalahkan lagi perbedaan antara keduanya karena pada dasarnya kedua konsep itu mengarahkan dirinya pada satu sasaran yang utama, yaitu pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Meskipun dengan sasaran yang sama, keduanya tetap berjalan dengan sistem sendiri.
Dalam Hukum Hak Asasi Manusia Internasional yang universal, pengertian “tanggung jawab negara” selalu berkaitan dengan kewajiban atas negara dalam pemenuhan perlindungan serta penghornatan terhadap hak asasi manusia secara utuh yang dilandaskan pada sumber hukum internasional yang telah disepakati bersama baik yang terdahulu maupun yang muncul setelahnya. Negara akan bertanggung jawab apabila terjadi pelanggaran atas hukum internasional, apabila melakukan tindakan sebagai berikut:
a)	Melakukan tindakan pelanggaran hak asasi manusia (action), dan melalaikan, tidak melakukan tindakan apapun, atau melakukan pembiaran (ommision) terhadap pelanggaran hak asasi manusia.
b)	Melakukan tindakan yang merupakan pelanggaran terhadap kewajiban internasional.
Hukum Humaniter sebagai cabang dari Hukum Internasional Publik merupakan nama baru dari yang dahulu dikenal sebagai Hukum Perang (Laws of War). Yaitu Hukum Internasional yang membahas ajaran 'just war'. Ajaran tersebut membagi Hukum Humaniter dalam dua bagian, yaitu:
a.	Ius ad bellum, yaitu hukum tentang perang:
b.	Ius in bello, yaitu hukum yang berlaku dalam perang.
Unsur pokok status kenegaraan suatu negara adalah penguasaan suatu wilayah teritorial, atau yang lebih dikenal sebagai kedaulatan teritorial dari negara tersebut. Kedaulatan yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah sovereignity berasal dari kata Latin superanus berarti ‘yang teratas’. Yang berarti bahwa terhadap suatu wilayah tertentu otoritas tertinggi berada pada negara terkait. Oleh karena itu, munculah konsep “Kedaulatan Teritorial” yang menandakan bahwa di dalam wilayah kekuasaan ini yurisdiksi dilaksanakan oleh negara terhadap orang-orang dan harta benda yang menyampingkan negara- negara lain. 
Namun demikian karena hak asasi manusia saat ini ditempatkan dalam jaminan internasional oleh Piagam PBB, maka tidak lagi memungkinkan bagi suatu negara untuk menyingkirkan atau mengasingkan perwakilan internasional yang berhubungan langsung dengan penyelidikan pelanggaran hak-hak tersebut atas dasar yang menyebutkan bahwa korban merupakan warga negaranya dan bahwa hukum internasional memberikan kebebasan bagi suatu negara untuk memperlakukan warga negaranya berdasarkan keinginannya sendiri.
Sejak berdirinya organisasi internasional PBB, dikemukakan beberapa hal penting berkaitan dengan cara-cara tradisional dalam hal perolehan kedaulatan teritorial oleh negara sebagai berikut :
a.	hukum internasional modern telah melarang penggunaan kekerasan dalam hubungan internasional. Perolehan kedaulatan atas suatu wilayah tertentu melalui penaklukan dengan cara kekerasan merupakan cara yang tidak dapat dibenarkan dan ilegal. Perolehan kedaulatan atas suatu wilayah tertentu yang terjadi sebelum berdirinya PBB ditetapkan berdasarkan hukum antar waktu (intert-temporal law).
b.	perolehan dan penerapan kedaulatan oleh suatu negara terhadap suatu wilayah tertentu diatur oleh dan didasarkan pada hak untuk menentukan nasib sendiri (right of self-determination).
c.	Ketiga, dalam kerangka hukum internasional kontemporer, penggunaan cara-cara kekerasan dalam hubungan internasional tidak dapat dibenarkan, kecuali dalam hal-hal tertentu yang didasari oleh alasan-alasan kuat dan sah menurut hukum internasional.
Suatu negara dapat dikatakan bertanggungjawab apabila negara tersebut melakukan pelanggaran Atas perjanjian internasional, melanggar kedaulatan negara lain, menyerang negara lain, mencederai perwakilan diplomatik negara lain serta memperlakukan warga negara dengan seenaknya. 
Dalam tulisan Jaka Triyana, Hukum Internasional mengenal prinsip-prinsip pertanggungjawaban negara dalam suatu konflik bersenjata yang melanggar kewajiban internasional atau perjanjian internasional. Tanggungjawab negara dalam Hukum Humaniter Internasional tercermin dalam Konvensi Jenewa tahun 1949, Pasal 51 Konvensi I, Pasal 52 Konvensi II, Pasal 131 Konvensi III dan Pasal 148 Konvensi IV, yang menentukan bahwa:
”Tiada Pihak Peserta Agung diperkenankan membebaskan dirinya atau Pihak Peserta Agung lain manapun dari tanggungjawab apapun yang disebabkan olehnya sendiri atau Pihak Peserta Agung Penandatangan lain berkenaan dengan pelanggaran-pelanggaran yang termaktub dalam Pasal-Pasal terdahulu.”
Menurut Shaw, yang menjadi karakteristik adanya pertanggungjawaban negara itu tergantung pada faktor-faktor dimana adanya suatu kewajiban dalam hukum internasional yang berlaku antara dua negara tertentu atau lebih, adanya suatu klausul atau perbuatan atau kelalaian yang melanggar kewajiban hukum internasional sehingga melahirkan suatu tanggungjawab negara dan adanya kerusakan atau kerugian sebagai akibat dari adanya suatu tindakan yang terindikasi melanggar hukum atau merupakan suatu kelalaian.
Tanggung jawab internasional (International Responsibility) atau sering disebut dengan tanggung jawab Negara (State Responsibility) dalam hukum Internasional merupakan prinsip dalam hukum internasional yang mengatur mengenai timbulnya pertanggungjawaban suatu negara kepada negara  lainnya  karena  kesalahan  atau  kelalaian  suatu  negara  yang menimbulkan dampak terhadap negara atau orang lain. Pada dasarnya suatu kelalaian  maupun  kesalahan  yang  dilakukan  oleh  suatu  negara  dapat menimbulkan dampak yang apabila dampak tersebut dirasakan oleh negara maka timbul suatu pertanggungjawaban yang dalam hukum internasional dinamakan prinsip International Responsibility. Meski demikian dalam hal perkembangan nya sendiri, hukum internasional mengenai pertanggungjawaban saat ini masih belum berkembang begitu pesat.

B.	Teori Keadaan Darurat
Pengertian pertama yang berkaitan dan berkenaan dengan konsep "sudden-emergency doctrine" atau doktrin keadaan darurat yang tiba-tiba. Pengertian kedua biasa dipakai di dunia kedokteran dan pelayanan medis, sedangkan pengertian yang ketiga berkenaan dengan persoalan 'emergency exception'. Pengertian yang mempunyai relevansi dengan persoalan hukum adalah pengertian yang pertama dan yang ketiga. Mengenai penerapannya dalam norma dan pelaksanaannya di lapangan, terdapat keanekaragaman yang luas dari dulu sampai sekarang dan dari satu negara ke negara yang lain.
Untuk lebih memahami pengertiannya, masalah pertama yang harus dipecahkan dalam kaitan dengan keadaan darurat adalah hal-hal apa saja yang dapat diidentifikasikan dan membenarkan dijalankannya suatu upaya prosedur tindakan kekuasaan yang bersifat luar biasa (extraordinary atau exceptional measure). Untuk maksud membedakan dengan tegas antara keadaan luar biasa (state of exception) dari keadaan yang biasa (ordinary constitutional law) dan untuk menjaga agar jangan timbul penyalahgunaan kekuasaan di dalam keadaan luar biasa tersebut, makin sempit dan ketat definisi dirumuskan dianggap makin baik. 
Namun sebaliknya, lingkup pengertian yang terlalu ketat juga dapat menghambat, melemahkan atau menurunkan kemampuan untuk mencapai tujuan diberlakukannya keadaan darurat itu sendiri. Rumusan yang terlalu ketat dapat menimbulkan kesan yang merendahkan kemampuan para legislator dalam memahami berbagai kemungkinan buruk yang dapat terjadi di kemu dian hari sesudah undang-undang bersangkutan ditetapkan.
Secara terminologis, keadaan darurat berkaitan dengan doktrin darurat dimana dijelaskan dalam Black's Law Dictionary diartikan sebagai berikut :
1.	Suatu asas hukum yang membebaskan seseorang dari standar biasa perawatan yang dapat dinalar jika orang itu bertindak secara naluriah untuk memenuhi kebutuhan bantuan yang tiba-tiba dan mendesak.
2.	Suatu prinsip hukum yang dengannya persetujuan untuk perawatan medis dalam situasi yang mengerikan disimpulkan ketika baik pasien maupun pihak yang bertanggung jawab tidak dapat memberikan persetujuan tetapi orang yang berakal akan melakukannya.
3.	Prinsip bahwa seorang petugas polisi dapat melakukan penggeledahan tanpa surat perintah jika petugas tersebut memiliki kemungkinan penyebab dan cukup yakin bahwa tindakan segera diperlukan untuk melindungi nyawa atau harta benda.

Staats noodrecht dalam arti subjektif adalah merupakan hak untuk negara agar dapat mangambil tindakan atau bertindak sebagaimana seharusnya dalam keadaan yang dianggap sebagai suatu kondisi yang bahaya dimana keadaan tersebut mengancam keberadaanya sebagai suatu negara atau bahkan masuk dalam kategori darurat sehinga dengan inisiatifnya melakukan tindakan baik dengan cara yang menyimpang dari ketentuan undang-undang dan bahkan apabila memang sangat diharuskan atau diperlukan bahkan menyimpang dari undang-undang dasarnya maka dapat dibenarkan selama dalam upaya untuk menjaga keberadaannya. 
Staat noodsrecht lebih tepat untuk menggambarkan bahwa keadaan bahaya dapat terjadi dimana saja, jika keadaan bahaya itu timbul, meskipun hanya timbul di daerah tertentu saja, hal itu sudah cukup untuk memberikan alasan bagi negara untuk menjalankan hak subjektifnya untuk memberlakukan keadaan darurat. Dalam keadaan darurat negara dapat mengambil tindakan berupa :
a.	Instrumen hukum internasional
ketika terjadi keadaan darurat yang serius, prinsip-prinsip konstitusional yang normal harus memberikan ruang kesempatan untuk dilakukannya penyimpangan-penyimpangan yang diperlukan untuk mengatasi keadaan darurat tersebut. Lord Pearce, nyala api hak dan keadilan individual haruslah terlihat menjadi lebih redup ketika kehidupan kota dilingkari oleh cahaya terang yang timbul akibat nyala api diatas gedung-gedung yang terbakar karena dibom oleh musuh. Oleh karena itu dalam hukum internasional, terdapat beberapa instrumen yang dianggap utama yang mengatur pemberlakuan keadaan darurat ini yaitu:
1)	Konvensi Eropa tentang hak asasi manusia atau european convention on Human Rights 1950.
2)	Konferensi Inter-Amerika tentang hak asasi manusia atau Inter-American convention on Human Rights 1969.
3)	Konvenan internasional hak-hak sipil dan politik atau International Convenant on Civil and political Rights (ICCPR) perserikatan bangsa-bangsa 1966.
Ketiga instrumen pokok ini pada ketentuan pokoknya dapat dikatakan mengandung tujuh unsur materi berupa ketentuan pengawasan yang terdiri atas dua ketentuan prosedural dan lima ketentuan materiil yang mengatur mengenai pemberlakuan suatu keadaan darurat. Kontrol yang bersifat prosedural terdiri atas:
1)	Persyaratan bahwa setiap keadaan darurat harus dideklarasikan secara resmi oleh pemerintahan yang memberlakukan keadaan tersebut.
2)	persyaratan lebih lanjut adalah bahwa rincian pengaturan mengenai keadaan darurat itu, demikian pula hal-hal yang dikesampingkannya, haruslah diberitahukan kepada otoritas tertentu yang berada dalam ruang publik internasional, seperti kepada sekjen PBB.

Sementara itu, kontrol yang bersifat substantif atas ketentuan pemberlakuan keadaan darurat itu mengharuskan terpenuhinya unsur-unsur berikut diantaranya:
1)	Adanya suatu keadaan pengecualian yang bersifat mengancam keamanan negara atau rakyat negara yang bersangkutan dalam wilayah teritorialnya.
2)	Adanya indikasi yang jelas sehingga dapat menyimpulkan atau kesesuaian antara tingkatan ancaman yang timbul dengan bentuk upaya yang akan dilakukan atau diperlukan untuk mengatasi keadaan darurat tersebut.
3)	Tidak adanya bentuk-bentuk perlakuan diskriminatif dalam upaya yang dilakukan atau setiap prosedur-prosedur yang dilakukan dalam keadaan darurat tersebut.
4)	Kesesuaian antara semua tindakan pengecualian atau perbedaan keberlakuan norma yang dilakukan dengan kewajiban-kewajiban internasional yang lain yang harus dipenuhi oleh negara.
5)	Pembatasan hak hak tertentu dalam keadaan tersebut tidak kecuali atas hak hidup.

Dalam kedua instrumen regional Eropa dan Amerika tersebut ditentukan bahwa komisi hak asasi manusia telah dilengkapi dengan kewenangan untuk menerima pengaduan atas pelanggaran Konvensi dari negara dan dari perorangan yang hidup di mana saja. Dengan demikian, dalam tiga dasawarsa terakhir, usaha untuk mengembangkan mekanisme kelembagaan hukum yang diharapkan lebih efektif untuk menjamin tegaknya hak asasi manusia terus berkembang melalui instrumen ekonomi regional.
Namun demikian hal ini bisa jadi celah untuk negara melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dengan dalih keadaaan darurat maka oleh karena itu semua hal terkait dengan upaya untuk mengontrol praktik-praktik pemberlakuan keadaan darurat yang dapat disalahgunakan sehingga dapat mengakibatkan dilanggarnya hak-hak asasi manusia kini menimbulkan kontroversi, sehubungan dengan hal ini pada umumnya terpusat pada persoalan kemampuan mekanisme instrumen internasional yang tersedia untuk menjawab dan menyelesaikan dua soal yaitu : 
1)	Kesejatian ambang batas sejauh mana keadaan darurat dapat diterapkan atau dilakukan oleh pemerintah harus memenuhi sesuai dengan definisi yang telah ditentukan dalam instrumen internasional dan regional.
2)	Kebutuhan akan adanya tindakan tertentu yang membatalkan ketentuan-ketentuan dalam instrumen internasional hanya berlaku untuk mengatasi ancaman nyata yang dihadapi oleh negara.
Keadaan yang tidak normal itu apabila terjadi, tentunya harus dapat dihadapi, diatasi, dan akibat-akibatnya harus ditanggulangi dan diminimalisir dengan maksud untuk mengembalikan negara kepada keadaan yang normal menurut undang undang dasar dan peraturan perundang-undangan yang normal. Jika keadaan tidak normal itu memang akan terjadi, harus ada pemegang kekuasaan yang diberi kewenangan untuk membuat keputusan tertinggi dengan mengabaikan atau mengenyampingkan untuk sementara waktu beberapa prinsip dasar yang dianut oleh negara yang bersangkutan.
 Namun ketentuan tersebut perlu diatur lebih dulu mengenai syarat syarat bagaimana keadaan pengecualian itu dapat dideklarasikan atau dinyatakan ada, bagaimana pengawasan atas pelaksanaan kekuasaan negara dalam keadaan pengecualian itu dilakukan, dan bagaimana pula mengakhiri atau berakhirnya keadaan pengecualian itu sehingga tidak menimbulkan ekses yang tidak dapat diatasi di kemudian hari. Semua ini tentu harus diatur lebih dulu sebelum keadaan yang demikian itu benar-benar terjadi.
Keadaan-keadaan demikian itu dalam praktik, sangat bervariasi atau beraneka ragam bentuk dan tingkat kegentingannya yang memaksa Presiden untuk bertindak cepat. Jika dirinci, keadaan keadaan yang demikian itu dapat berkaitan dengan keadaan-keadaan berikut.
a.	Keadaan bahaya karena perang yang datang dari luar negeri.
b.	Keadaan bahaya karena tentara nasional sedang berperang di luar negeri, seperti tentaraAmerika Serikat berperang di Irak.
c.	Keadaan bahaya karena peperangan yang terjadi di dalam negeri atau ancaman pemberontakan bersenjata oleh kelompok separatis di dalam negeri, seperti pernah terjadi di masa DOM (Daerah Operasi Militer).
d.	Keadaan bahaya karena kerusuhan sosial yang menimbulkan kete gangan sosial yang menyebabkan fungsi-fungsi pemerintahan kons titusional tidak dapat berfungsisebagaimana mestinya. Misalnya, kerusuhan sosial di Jakarta yang menyebabkan Presiden Soeharto mengundurkan diri pada bulan Mei 1998. Kerusuhan sosial atau kete gangan sosial seperti ini dapat dikategorikan sebagai "state of tension"

Dengan demikian, keadaan negara dapat dibedakan antara keadaan normal dan keadaan tidak normal atau luar biasa yang bersifat pengecualian (state of exception). Keadaan negara yang bersifat tidak normal, tidak biasa atau abnormal itu, dapat terjadi karena berbagai kemungkinan sebab dan faktor. Penyebabnya dapat timbul dari luar (external) dan dapat pula dari dalam negeri sendiri (internal). Ancamannya dapat berupa ancaman militer atau ancaman bersenjata atau dapat pula tidak bersenjata, tetapi dapat menimbulkan korban jiwa dan raga di kalangan warga negara yang harus dilindungi oleh negara.
C.	Teori keberlakuan hukum
Keberlakuan hukum selalu berkaitan dengan asas kepastian hukum dan legalitas hukum yang mana kedua asas ini mengartikan hukum adalah segala sesuatu yang sudah disepakati sebelumnya. Norma hukum sendiri adalah tolak ukur atau landasan dasar untuk bertindak dan berprilaku, lebih lanjut norma hukum ini pula yang memberi kewenangan kepada pihak tertentu untuk menjalankan kesepakatan ini guna menciptakan keserasian dan keharmonisan dalam interaksi sosial di masyarakat.
Norma hukum hukum ini megantur jalan suatu pemerintahan dan mengatur tatacara bernegara sehingga suatu negara dikatakan mampu memberikan rasa aman dan tentram bagi rakyatnya apabila penegakan hukum tersebut berjalan dengan sesuai. Maka oleh karna itu lahirlah suatu jenis hukum yang saat ini kita sebut sebagai hukum nasional, dimana hukum ini berlaku didalam yurisdiksi suatu negara. Namun hari ini negara sudah mulai menjalin hubungan dengan negara lain sehingga menuntut untuk lahirnya kesepakatan bersama guna menjamin kepastian hukum bagi setiap pihak. 
Hubungan antar negara tidak selalu berjalan baik karna itulah kita mengenal sesuatu yang disebut sebagai "perang" hingga diaturlah tentang perang ini dalam konvensi yang disepakati bersama guna menghindari kejahatan terhadap kemanusiaan seperti genosida dan kejahan perang lainnya. Kebutuhan hukum untuk hak asasi manusia semakin bertambah hingga mencangkup tentang bagaimana perlindungan terhadap sipil baik dalam konflik internasional maupun regional sehingga terdapat dua mekanisme yang melindungi sipil dalam perang baik internasional maupun nasional guna menghindari kekosongan hukum dalam kondisi apapun.
Sumber-sumber material hukum internasional dapat didefinisikan sebagai bahan-bahan aktual dari mana seorang ahli hukum menentukan kaidah hukum yang berlaku terhadap keadaan tertentu. Bahan-bahan ini dimasukkan dalam lima kategori atau bentuk utama, yaitu:

1.	Kebiasaan
2.	Traktat-Traktat
3.	Keputusan-keputusan pengadilan atau pengadilan arbitrase
4.	Karya-karya hukum
5.	Keputusan-keputusan atau penetapan-penetapan organ-organ lembaga lembaga internasional.
Menurut teori Austin, hukum merupakan stricto sensu yang artinya dihasilkan dari keputusan-keputusan formal yang berasal dari badan legislatif yang benar-benar berdaulat. Secara logis, apabila kaidah-kaidah yang bersangkutan pada analisis akhir bukan berasal dari suatu otoritas yang berdaulat, yang secara politis berkedudukan paling tinggi, atau apabila tidak terdapat otoritas yang berdaulat demikian, maka kaidah-kaidah tersebut tidak dapat digolongkan dalam kaidah-kaidah hukum, melainkan hanya kaidah-kaidah dengan validitas moral atau etika semata-mata. Penerapan teori umum ini terhadap hukum internasional, karena tidak ada yang dapat dinamakan otoritas yang memiliki kekuasaan legislatif atau otoritas yang secara tegas berkuasa atas masyarakat negara-negara, dan karena hingga saat ini kaidah-kaidah hukum internasional hampir secara eksklusif bersifat kebiasaan, maka Austin menyimpulkan bahwa hukum internasional bukan hukum yang sebenarnya melainkan hanya "moralitas internasional positif".
J.G. Starke mengatakan dalam bukunya berjudul pengantar hukum internasional bahwa hukum internasional sekarang ini banyak sekali "perundang-undangan internasional" terbentuk sebagai akibat dari traktat-traktat dan konvensi-konvensi yang membuat hukum, dan sejalan dengan perkembangan ini maka proporsi kaidah-kaidah kebiasaan hukum internasional makin berkurang. Bahkan andaikata benar bahwa tidak ada otoritas legislatif yang secara tegas berdaulat di bidang internasional, prosedur untuk merumuskan kaidah-kaidah "perundang-undangan internasional" ini telah dipecahkan dengan cara penyelenggaraan konferensi-konferensi internasional atau melalui organ-organ internasional yang ada, meskipun tidak seefisien seperti prosedur legislatif pada suatu negara.
Penganut-penganut "positivis" berpendapat bahwa kaidah-kaidah hukum internasional pada analisis terakhir memiliki karakter yang sama dengan hukum nasional (yaitu hukum negara) "positif" artinya berlaku sepanjang kaidah-kaidah hukum tersebut juga berasal dari kehendak negara. Mereka yakin bahwa hukum internasional secara logis dapat dikembalikan kepada suatu sistem kaidah yang untuk validitasnya akan bergantung hanya pada fakta bahwa negara-negara telah menyatakan kesetujuannya. Zorn, salah seorang yang punya karakteristik positivisme, benar-benar menganggap hukum internasional sebagai cabang dari hukum tata negara, sebagai hukum publik eksternal (ausseres staatrecht), dan hanya karena alasan itulah hukum internasional mengikat negara-negara.
menurut pendapat Anzilotti, kekuatan mengikat hukum internasional dapat ditelusuri ulang sampai suatu prinsip atau norma tertinggi dan fundamental, prinsip yang lebih dikenal sebagai pacta sunt servanda. Norma pacta sunt servanda ini merupakan dalil absolut dari sistem hukum internasional, dan dengan cara apapun menjelmakan diri dalam semua kaidah termasuk hukum internasional. Konsisten dengan teorinya ini Anzilotti berpendapat bahwa seperti halnya dalam traktat-traktat, kaidah-kaidah kebiasaan didasarkan atas persetujuan negara-negara, dan dalam hal ini terdapat suatu perjanjian implisit.
Hukum internasional dan hukum nasional adalah dua domain hukum yang pada suatu sisi terkadang dapat dipahami sebagai satu kesatuan sistem hukum dan disisi yang lainnya terkadang pula dapat diposisikan dalam dua entitas yang sistem hukum yang berbeda serta terpisah antara satu sama lainnya. Kedua sudut pandang tersebut dalam prakteknya memetakan hubungan antara hukum nasional pada satu sisi dan hukum internasional pada sisi lainya. 
Darus badrulzaman memberi pengertian terhadap system hukum adalah sebagai sekumpulan asas-asas yang terpadu, yang merupakan landasan dasar, dimana diatasnya dibangun tata tertib hukum . Asas-asas itu diperoleh melalui konstruksi yuridis yang kongkrit yaitu dengan menganalisis data-data yang sifatnya nyata untuk kemudian mengambil sifat-sifatnya yang sama atau umum(kolektif) atau abstrak. 
Dalam hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional, terdapat dua teori yang menjelaskan hubungan ini yaitu :
b.	Monoisme
Menurut teori ini antara hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua kesatuan dari satu sistem hukum yang lebih besar yaitu hukum pada umumnya. Karena terletak dalam satu kesatuan hukum yang sama pula maka dalam interaksinya besar sekali kemungkinan terjadi konflik antara keduanya. Menurut aliran monisme primat Hukum Nasional, Hukum Internasional berasal dari Hukum Nasional. Contohnya adalah hukum yang tumbuh dari praktik Negara-negara. Karena hukum internasional berasal atau bersumber dari hukum nasional maka hukum nasional kedudukannya lebih tinggi dari hukum internasional, sehingga bila ada konflik hukum nasionallah yang diutamakan.
c.	Dualisme
Adapun teori ini mengemukakan bahwa antara hukum internasional dan hukum internasional adalah dua sistem yang sangat berbeda satu dengan yang lain, perbedaan yang dimaksud antara lain :
1.	Subyek, subyek hukum internasional adalah negara-negara sedangkan hukum nasional adalah individu.
2.	Sumber hukum, hukum internasional bersumberkan pada kehendak bersama adapaun hukum nasional bersumber dari kehendak negara
3.	Hukum nasional memiliki integrasi yang lebih sempurna dari pada hukum internasional.
Perbedaan antara Hukum internasional dan hukum nasional menurut anzilotti dapat ditarik dari dua prinsip yang fundamental yakni Hukum Nasional mendasarkan diri pada prinsip bahwa harus dipatuhi, sedangkan Hukum Internasional mendasarkan pada prinsip bahwa perjanjian antar negara harus dihormati. Namun dalam keadaan tertentu dimana negara tidak mampu melaksakan kewajiban terhadap warga negara dikarnakan suatu keadaan genting maka hukum internasional akan mengambilperan negara dalam menegakkan hukum.
Berdasarkan ketentuan yang di kenal sebagai prosedur 1503, perserikatan bangsa-bangsa mempunyai mandat hukum untuk melayani komunikasi dengan atau siapa saja, termasuk dari organisasi non-pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat dan kelompok-kelompok lainnya berkenaan dengan pelanggaran hak asasi manusia apapun juga oleh negara manapun. Komunikasi tersebut dapat berasal dari siapa saja dan dari mana saja, asalkan yang bersangkutan mempunyai pengetahuan langsung dan pengetahuan itu memang dapat dipercaya.
Komunikasi menurut prosedur 1503 ini diperlukan hanya sebagai informasi biasa, yang tidak sama dengan pengaduan. oleh karena itu, prosesnya agak panjang, mulai dari sekretariat PBB dan berakhir di komisi HAM sehingga disebut juga sebagai "potition Information System" yang sangat berbeda dari "potitioner recourse system" yang berlaku berdasarkan optional protocol atau seperti yang berlaku dalam berbagai Konvensi regional hak asasi manusia. Pada akhir prosesnya, The Commission on Human Rights akan menentukan apa yang akan dilakukan selanjutnya.

BAB III
PERLINDUNGAN MASYARAKAT SIPIL DALAM KONFLIK BERSENJATA DI MYANMAR BERDASARKAN SUDUT PANDANG HUKUM INTERNASIONAL

A.	Pengaturan Mengenai Perlindungan Masyarakat Sipil Dalam Konflik Bersenjata di Myanmar Dalam Hukum Internasional.
Militer Myanmar dianggap masih harus berjuang sangat keras di berbagai sektor untuk menegakkan ketertiban terutama setelah kudeta karena lumpuhnya hukum selama masa transisi kekuasaan. Konflik yang sudah berlangsung puluhan tahun antara militer dan tentara etnis minoritas juga muncul kembali, dengan serangan senjata berat dan serangan udara, sehingga memaksa ribuan orang melarikan diri dan terpaksa tinggal didalam hutan. 
Keadaan yang sangat tidak pasti ini menuntut kepastian hukum bagi masyarakat yang seharusnya tidak terlibat dalam konflik agar mendapat kepastian untuk dilindungi dan dijamin hak nya, hal tersebut sesuai dengan asas legal personality yang memberi kapasitas atau kemampuan untuk suatu entitas atau individu untuk menjalankan hak dan kewajibannya dalam sistem hukum internasional. Beberapa hak tersebut adalah dapat melakukan perjanjian internasional dan dapat mengajukan kasus di pengadilan internasioanal.
 Selain ketentuan-ketentuan mengenai perlindungan warga sipil dalam suatu keadaan konflik terdapat aturan pula pencegahan mengenai kemungkinan jatuhnya korban dari kalangan warga sipil. Adapun aturan pencegahan mengenai kemungkinan jatuhnya korban dari kalangan warga sipil yang sangat diantisipasi adalah saat suatu operasi militer sedang berlangsung.
Terdapat beberapa aturan dalam hukum internasional yang dapat digunakan individu yang haknya dilanggar dalam kondisi apapun.
a.	Aturan-aturan yang memuat tentang perlindungan masyarakat sipil yang telah dilanggar oleh negara Myanmar diantaranya yaitu : 

1.	Pasal 3 hukum internasional. 
Dalam hal pertikaian bersenjata yang bersifat non internasional yang berlmangsung dalam wilayah, tiap Pihak dalam pertikaian itu akan diwajibkan  untuk  melaksanakan  sekurang-kurangnya  ketentuan- ketentuan berikut: Orang-orang yang tidak turut aktif dalam pertikaian, termasuk pasukan angkatan perang yang telah meletakkan senjata serta yang tidak lagi turut serta karena sakit, luka-luka, penahanan atau sebab lain apapun, dalam keadaan bagaimanapun harus diperlakukan dengan perikemanusiaan, tanpa perbedaan merugikan yang didasarkan atas ras, warna kulit, agama, atau kepercayaan, keturuanan, kelamin, kekayaan, dan hal lainnya. Oleh karena itu, maka dilarang melakukan tindakan-tindakan untuk orang-orang tersebut, yaitu:
a)	Tindak kekerasan atas jiwa dan raga, terutama segalam jenis pembunuhan, pengundungan, perlakuan kejam, dan penganiayaan;
b)	Penyanderaan;
c)	Pemerkosaan atas kehormatan pribadi, terutama perlukan yang menghina dan merendahkan martabat;
d)	Menghukum dan menjalankan hukuman mati, tanpa didahului keputusan yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang dibentuk secara teratur, yang memberikan segenap jaminan peradilan yang diakui sebagai keharusan oleh bangsa-bangsa yang beradab.

2.	Pasal 27 alinea 1 dan 2
Orang-orang yang dilindungi dalam segala keadaan berhak atas penghormatan atas diri pribadi, keluarga, keyakinan, praktik keagamaan, adat istiadat, dan kebiasaan. Meraka harus selalu diperlakukan dengan perikemanusiaan dan dilindungsi khusus terhadap segala tindakan atau ancaman kekerasan dan terhadap penghinaan serta tidak boleh menjadi objek tontonan umum. Wanita harus dilindungi dari segala serangan atas kehormatan seperti perkosaan, pelacuran yang dipaksakan atau segala bentuk tindakan yang melanggar kesusilaan.

3.	 Pasal 31
Terhadap orang-orang yang dilindungi tidak boleh dilakukan paksaan fisik atau moral, terutama untuk memperoleh keterangan dari mereka tau dari pihak ketiga.
4.	Pasal 32
Pihak-pihak peserta agung sepakat bahwa masing-masing dilarang mengambil tindakan apapun yang demikian rupa sifatnya sehingga menimbulkan penderitaan jasmaniah atau peusnahan orang-orang yang dilindungi yang ada dalam tangan mereka. larangan ini tidak hanya berlaku terhadap pembunuhan, penganiayaan, hukuman badan, pengudungan, serta percobaan-percobaan kedokteran.
5.	Pasal 33 alinea 1, 2, 3
Orang yang dilindungi tidak boleh dihukum untuk suatu pelanggaran yang tidak dilakukan sendiri olehnya. Hukuman kolektif dan demikian pula semua perbuatan intimidasi dan terorisme dilarang. Perampokan dilarang. Tindakan pembalasan terhadap orang-orang yang dilindungi dan harta miliknya dilarang.
6.	Pasal 34
Penangkapan orang untuk dijadikan sandera (tanggungan) dilarang. Pasal-pasal di atas memberi jaminan bahwa penduduk sipil harus dilindungi selama terjadinya sengketa. Segala bentuk perbuatan yang melanggar hak dan perbuatan keji tidak diperkenankan. Untuk kasus terkecil seperti interogasi penduduk sipil untuk mendapatkan informasi secara paksa hal tersebut dilarang. Sedangkan, dari laporan militer Myanmar menggunakan paksaan bahkan ancaman dalam mencari informasi. Bahkan memperkosa sampai membunuh orang tersebut.

Kemudian selain dari itu, penjarahan atas harta benda milik penduduk sipil juga telah dilanggar. Masyarakat sipil beserta militer membakar desa-desa kemudian mereka menjarah harta benda milik warga desa. Sementara itu, banyak juga wanita yang menjadi korban kekerasan seksual. Jaminan perlindungan wanita saat terjadinya senketa sudah dijamin dalam Konvensi ini. Sehingga, jika masih ada tindakan pemerkosaan atau kekerasan seksual yang dialami oleh para wanita sudah bertentangan dengan aturan konvensi ini. Sebagai warga negara Myanmar sudah melanggar ketentuan Pasal 15 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Pasal tersebut berbunyi:55
(1)	Setiap orang berhak atas suatu kewarganegaraan
(2)	 Tidak   seorang   pun   dengan   semena-mena   dapat   dicabut kewarganegaraannya atau ditolak hanya untuk mengganti kewaerganegaraannya.

Berdasarkan data diatas dapat di pahami bahwa aturan-aturan yang tercantum diatas seharusnya dapat terpenuhi bagi seluruh masyarakat sipil yang berada di Myanmar. Namun hal tersebut belum terlaksana sepenuhnya karena nagara sedang kacau atau Chaos dan hanya bagian-bagian atau kalangan elit saja yang terpenuhi hal tersebut atau pasal tersebut namun sangat jauh berbeda bagi kalangan masyarakat sipil dan anak-anak yang ada di Myanmar mereka sama sekali tidak tersetuh dengan pasal tersebut, bahkan secara kanyataan jauh dari pasal tersebut. Hal ini sangat bertentangan dengan apa yang telah disepakati dan di janjikan negara kepada setiap warganya yaitu setiap orang di dunia ini telah dijamin kewarganegaraannya oleh Piagam PBB. Negara harus menghormati warganya dengan memberikan perlindungan kewarganegaraan bagi penduduk yang tinggal di wilayahnya sesuai dengan hukum nasionalnya. 
Kemudian sikap pemerintah Myanmar yang tidak mengakui bahkan menyiksa dan membunuh warganya sendiri yang bertentangan dengannya. Perlu diingat, Myanmar sebagai negara yang multi etnis, pemerintah harus bersikap adil terhadap semua etnis yang ada di dalam negaranya. Bukan membeda-bedakan bahkan tidak mengakuinya sebagai baigan dari Myanmar. Mereka (para penduduk sipil) bukan objek atau sasaran militer pada saat perang. Seharusnya militer melindungi penduduk sipil pada saat terjadinya sengketa dan tidak melakukan tindakan yang merendahkan hak mereka. Penduduk sipil ingin mempunyai kehidupan yang bebas dari tekanan dan siksaan militer Myanmar. Kebebasan hak asasi yang seharusnya dimiliki oleh semua orang yang ada di dunia, nyatanya tidak bagi meraka orang-orang. 
Berdasarkan data yang di dapatkat menunjukkan bahwa korbam masyarakat sipil 845 orang tewas dibunuh oleh pasukan junta sejak terjadinya kudeta militer di Myanmar pada 1 Februari hingga 3 Juni 2021. Dalam laporan lainnya, terdapat 4.509 orang yang masih dalam tahanan, sebanyak 138 orang di antaranya dijatuhi hukuman. Kemudian dari Konflik yang sudah berlangsung puluhan tahun antara militer dan tentara etnis minoritas juga muncul kembali, dengan serangan senjata berat dan serangan udara, sehingga memaksa ribuan orang melarikan diri dan terpaksa tinggal didalam hutan.
Sebagian negara-negara ASEAN, yaitu: Kamboja, Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Myanmar, memiliki Komisi Nasional HAM yang secara khusus memiliki fungsi dan kewenangan untuk menangani hal-hal yang berkaitan dengan HAM di negaranya masing-masing. Keberadaan Komisi Nasional HAM di Filipina dan Thailand diatur melalui konstitusi masing-masing, sementara itu di negara-negara lain Komisi HAM dibentuk melalui perundang-undangan nasional. Myanmar memiliki Komisi Nasional HAM sejak bulan September 2011. Keberadaan Komisi Nasional HAM Myanmar dapat dinilai sebagai salah satu wujud keseriusan negara tersebut dalam menjalankan transisi demokrasi setelah menetapkan konstitusi baru di tahun 2008. Bagaimanapun, keberadaan Komisi Nasional HAM Myanmar tidak serta merta membuat persoalan-persoalan HAM di Myanmar dianggap selesai oleh masyarakat internasional. 
B.	Konsekuensi Gagalnya Perlindungan Masyarakat Sipil Dalam Konflik Bersenjata Dalam Hukum Internasional.

Mengingat bahwa hukum perang merupakan bagian dari hukum internasional, tidaklah mengherankan bahwa terdapat banyak keraguan akan pelaksanaan hukum tersebut, J.G. Starke mengatakan internasional law is a system without sanctions. 
Berdasarkan data yang didapatkan Konsekuensi Gagalnya Perlindungan Masyarakat Sipil Dalam Konflik Bersenjata Dalam Hukum Internasional disebabkan oleh :
a.	Tidak terpenuhinya pasal-pasal yang di terapkan 
b.	Masih tingginya angka kematian masyarakat sipil 
c.	Timbulnya rasa trauma bagi anak-anak korban perang 
d.	Kurangnya lembaga legislatif pusat dan kekuasaan pusat yang mampu menegakkan hukum.
e.	Lemahnya kekuatan penegakan ini merupakan salah satu ciri hukum bangsa-bangsa, yang menunjukkan dengan jelas sifatnya yang terbelakang
Berdasarkan poin-poin diatas sebagaimana teori yang di ungkapkan Rolling mengatakan bahwa Hukum internasional adalah badan hukum yang menjadi ciri masyarakat terbelakang. Kurangnya lembaga legislatif pusat dan kekuasaan pusat yang mampu menegakkan hukum. Lemahnya kekuatan penegakan ini merupakan salah satu ciri hukum bangsa-bangsa, yang menunjukkan dengan jelas sifatnya yang terbelakang. Ciri lain dari keterbelakangannya adalah tidak adanya pengadilan pusat yang dapat memutuskan konflik mengenai penafsiran undang-undang.
Namun demikian Akehurst berpendapat berbeda bahwa hukum perang perlu mendapat perhatian kita, akehurst mengatakan pentingnya sanksi tidak boleh dilebih-lebihkan. Mereka bukanlah alasan utama mengapa hukum ditaati dalam sistem hukum manapun. Selanjutnya ahli menyatakan tidak masuk akal untuk mempelajari sistem hukum apa pun dalam hal sanksi. Lebih baik mempelajari hukum sebagai kumpulan aturan yang biasanya dipatuhi, tidak berkonsentrasi secara eksklusif pada apa yang terjadi ketika aturan dilanggar. (Michael Akehurst, 1977).
Dalam membahas soal sanksi, para ahli menggunakan pendekatan secara sistematis yang berbeda-beda. Lauterpacht misalnya dalam membahas sarana-sarana yang dapat dipakai untuk menjamin berlangsungnya suatu "legitimate warfare" membagi sarana tersebut dalam tiga kelompok,(Michael Akehurst, 1977) yaitu:
a.	measure of self-help, seperti pembalasan, penghukuman tentara yang melakukan kejahatan perang, penyanderaan;
b.	protes (keluhan) yang dilakukan kepada musuh, atau kepada negara netral, jasa-jasa baik, mediasi dari negaranetral:
c.	kompensasi.
Berdasarkan panduan lapangan tentara amerika serikat (Field Manual 1956) menyatakan sebagai berikut. Dalam hal apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum perang selama pelaksanaan operasi militer maka setiap pihak yang dirugikan dapat secara sah mengambil tindakan perbaikan berikut:
a)	publikasi fakta (mempengaruhi opini publik);
b)	 protes dan tuntutan kompensasi,
c)	permintaan jasa baik, intervensi mediator dari negara-negara netral;
d)	 pembalasan. (Pedoman Lapangan, 1956)
Konsekuensi adalah akibat yang harus diterima sebagai bentuk pertanggungjawaban atas suatu perbuatan. Dalam keadaan konflik operasi militer terkadang menimbulkan banyak sekali kerusakan, kerugian, bahkan kemungkinan terburuk adalah jatuhnya korban dipihak masyarakat sipil, namun demikian terdapat aturan didalam hukum internasional yang menerangkan bahwa setiap pihak yang bertikai tisak diperkenankan membebaskan dirinya atau Pihak lain manapun yang turut serta dalam tindakan kekerasan dari tanggung jawab apapun yang disebabkan olehnya sendiri atau oleh Pihak lain berkenaan dengan pelanggaran-pelanggaran dalam konvensi ini.Sekali pelanggaran telah ternyata dilakukan, Pihak-pihak yang bertikai harus mengakhiri dan harus menindaknya tanpa ditunda-tunda.
Tiap Pihak berkewajiban untuk mencari orang-orang yang disangka telah melakukan atau memerintahkan untuk melakukan pelanggaran berat, namun apabila tidak mampu dilaksanakan olh dirinya sendiri maka para pihak dapat menyerahkan kepada pihak lain perkara terbut untuk di adili. Setelah situasi konflik selesai para pihak mengambil tindakan-tindakan yang perlu untuk memberantas selain pelanggaran berat dan segala perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Konvensi ini.
Atas permintaan satu pihak yang bertikal harus diadakan suatu pemeriksaan menurut cara yang akan ditentukan antara Pihak-pihak yang berkepentingan, mengenai tiap pelanggaran yang disangka telah dilakukan terhadap Konvensi. Apabila tidak dicapai persetujuan mengenai prosedur pemeriksaan, maka Pihak-pihak harus bermufakat untuk memilih seorang wasit yang akan memutuskan prosedur yang akan diikuti. Berdasarkan penjelasan ketentuan tersebut maka terdapat beberapa pilihan yang dapat ditempuh pihak sipil untuk meminta pertanggung jawaban atas pelanggaran yang diterima selama masa konflik berlangsung. 
Apabila terjadi pelanggaran yang cukup berat selama terjadi operasi militer, pihak yang dirugikan dan terdampak selama kegiatan tersebut dapat mengajukan complaint melalui suatu negara netral dengan maksud:
a)	agar negara netral tersebut dapat memberikan jasa-jasa baiknya atau dapat melakukan mediasi
b)	sekadar menyampaikan facts atau pelanggaran untuk diketahui,
c)	untuk memengaruhi pendapat umum.
Protes atau complaints ini juga dapat disampaikan kepada protecting power (negara pelindung) yang dalam hal ini dapat menjadi wali bagi pihak yang dirugikan. Di dalam artikel Konvensi Jenewa I diatur cara untuk melakukan konsiliasi.
Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, sudah jelas jika hukum humaniter internasional dapat diterapkan pada konflik kekerasan etnis di Myanmar. Proses penyelesaian  harus  diawali  dengan  pertemuan  antara  pihak-pihak untuk tidak dijadikan target serangan militer Tatmadaw. Sedangkan, militer melakukan operasi pembersihan atau Cleansing Operation untuk merespon serangan yang dilakukan ARSA pada 2017. Perbedaan cara pandang ini bisa menjadi titik awal untuk mengakhiri konflik tersebut dengan diadakannya pertemuan pihak-pihak.
Sesuai dengan isi pasal di atas peran negara pelindung sangat membantu. Negara pelindung adalah negara yang ditunjuk oleh salah satu pihak yang bertikai. Dalam hal ini, Myanmar bisa meminta bantuan dari negara-negara ASEAN. Tujuan dari ASEAN adalah untuk menciptakan stabilitas keamanan regional, selama terjadinya konflik Non-Internasional banyak negara di ASEAN yang menyerukan untuk mengakhiri konflik tersebut karena mengganggu stabilitas. Peran anggota negara ASEAN dalam penyelesaian konflik di Myanmar sangat efektif karena Myanmar merupakan anggota ASEAN dan sudah banyak desakan dari negara-negara ASEAN untuk mengakhiri konflik.
Dalam pertemuan itu, pihak ARSA dan Pemerintah Myanmar akan dipertemukan yang difasilitasi oleh negara pelindung. Negara pelindung bisa mengusulkan seseorang yang netral untuk ikut dalam pertemuan tersebut. Para pihak yang bertikai mengadakan perundingan bukan di Myanmar tapi di tempat yang dirasa aman. Hal ini sangat berpengaruh dalam mencapai kesepakatan dalam perundingan tersebut.
Pada pertemuan antara Pemerintah Myanmar dengan ARSA dapat dilakukan perjanjian pengakhiran konflik. Perjanjian pengakiran konflik tersebut dapat berupa:
a.  Perjanjian gencatan senjata
Perjanjian gencatan senjata dapat diartikan sebagai langkah pengehentian perang secara sementara. Perjanjian tersebut bisa berisi kesepakatan untuk tidak dilakukan tembak menembak selama waktu yang ditentukan. Setelah jangka waktu selesai, konflik akan mulai kembali. Namun, bisa jugaperjanjian gencatan merupakan penyelesaian akhir suatu konflik karena berlaku sebagai akibat penerapan praktisnya. Hal ini seperti yang terjadi pada Konflik Korea 1950-1953.
Berdasarkan pendapat di atas pengakhiran konflik kekerasan ya bisa dilakukan dengan perjanjian gencatan senjata antara Pemerintah Myanmar yang diwakili oleh militer Tatmadaw dengan kelompok militan ARSA. Untuk mengakhiri konflik kekersan tersebut maka isi dari perjanjian gencatan senjata tersebut harus bersifat permanen. Dan adanya sanksi jika salah satu pihak tidak menaati isi perjanjian tersebut.
b.  Traktat Perdamaian

Cara ini merupakan cara yang paling sering digunakan karena cara ini menjelaskan secara rinci hubungan pihak-pihak yang berkaitan. Cara ini juga menjelaskan tentang wilayah-wilayah konflik, penyerahan tawanan, ganti rugi akibat konflik, dsb. Metode ini bisa diterapkan ke dalam pengakhiran konflik kekerasan di ya karena memuat segala hal termasuk orang- orang ya yang mengungsi di luar negeri. Selain itu ganti rugi akibat konflik juga dimuat dalam sebuah traktat perdamaian.67
c.  Perjanjian untuk mengakhiri perang
Metode ini digunakan jika pihak yang satunya merupakan non-negara. Perjanjian ini untuk mengakhiri perang dan memulihkan perdamaian setelah terjadinya konflik. Metode ini pernah digunakan Vitenam pada Perang Vietnam. Mengingat konflik kekerasan yang terjadi di Myanmar adalah antara Pemerintah Myanmar dengan kelompok ARSA, maka cara ini paling tepat digunakan. Para pihak yang berkaitan dipertemukan dan dilakukan perjanjian mengakhiri perang/konflik. Kemudian, dilaksakanlah pemulihan perdamaian pasca konflik di wilayah Rakhine. Jika kata sepakat untuk melakukan perdamaian sudah tercapai maka langkah selanjutnya adalah mencari pihak-pihak yang diduga melakukan atau memerintahkan orang untuk melakukan pelanggaran pelanggaran. Pelanggaran-pelanggaran yang dimaksud menurut Pasal 147 Konvensi Jenewa ke-IV 1949 adalah:
a.	Pembunuhan,
b.	Penganiayaan atau perlakuan tidak berperikemanusiaan, 
c.	Percobaan biologis, Dengan sengaja menyebabkan penderitaan yang besar atau luka berat, 
d.	Pemindahan atau penahanan orang yang dilindungi secara ilegal,
e.	Mendeportasi,
f.	Memeksa orang yang dilindungi untuk berdinas di negara musuh, 
g.	Merampas hak-hak orang yang dilindungi,i. Penyanderaan,
h.	Perusakan dan perampasan harta yang tidak dibenarkan kepentingan militer dan dilaksanakan melawan hukum

Kemudian, dilakukan investigasi yang dianggap perlu untuk membuktikan apakah orang-orang atau pihak-pihak tersebut terbukti melakukan pelanggaran seperti di atas. Apabila terbukti benar melakukan pelanggaran maka Pemerintah Myanmar wajib menghukum pihak-pihak tersebut. Namun, perlu diingat ketentuan pasal ini bahwa orang juga mendapatkan jaminan peradilan dan pembelaan yang wajar.69
Pemerintah Myanmar dan ARSA bisa menetapkan suatu metode guna melakukan pemeriksaan yang mereka inginkan bersama. Menurut Pasal 149 Konvensi Jenewa ke-IV, dalam hal pemeriksaan pelanggaran bisa dilakukan dengan cara-cara yang disepakati oleh kedua belah pihak. Apabila kedua belah pihak tidak bisa cara-cara yang mereka inginkan, para pihak bisa menunjuk pihak luar yang netral. Sehingga, baik Pemerintah Myanmar dan ARSA bisa mengikuti alur yang telah ditetapkan oleh pihak luar yang netral. Serta kedua belah pihak wajib menghormati apa yang telah ditetapkan oleh pihak netral. Menurut Pasal 147 Konvensi Jenewa ke-IV, menyatakan pihak- pihak yang berkaitan harus membantu pemulangan orang-orang yang berada di luar wilayah konflik. Seperti halnya yang terjadi di Myanmar, orang-orang ya mengungsi ke luar negeri karena konflik yang terjadi. Oleh karena itu,  setelah  konflik  berakhir  Pemerintah  Myanmar harus membantu pemulangan orang-orang masyarakat yang ada di luar negeri maupun di tempat lainnya.70
Dalam hal kewarganegaraan orang-orang yang menjadi inti masalah konflik kekerasan tersebut maka Pemerintah Myannmar harus mengamandemen Undang-Undang 1982 yang mengatur tentang Kewarganegaraan. Dilihat secara de facto orang-orang telah mendiami wilayah Rakhine jauh sebelum Myanmar menjadi sebuah negara. Dengan diamandemennya undang-undang tersebut masyarakat akan mempunyai kembali hak-hak dasar mereka sebagai seorang warga negara.

BAB IV
PENUTUP
A.	Kesimpulan
Berdasarkan hasil pembahasan dan uraian diatas mengenai Perlindungan Masyarakat Sipil dalam Konflik Bersenjata di Myanmar Berdasarkan Sudut Pandang Hukum Internasional, maka dapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
1.	Terdapat beberapa aturan dalam hukum internasional yang dapat digunakan individu yang haknya dilanggar dalam kondisi apapun, beberapa ketentuan yang memuat tentang perlindungan masyarakat sipil khususnya dalam konflik bersenjata non-internasional yaitu : Konvensi Jenewa Mengenai Perlindungan Orang-Orang Sipil dalam Waktu Perang 1949 dan Kovensi Jenawa II Mengenai Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang Tahun 1949; berdasarkan konvensi ini tidak dibenarkan dalam kondisi apapun untuk mengurangi atau mencabut secara paksa hak-hak yang melekat pada masyarakat sipil dan tidak pula dapat dikesampingkan meskipun keadaan dalam perang. 
2.	Konsekuensi Gagalnya Perlindungan Masyarakat Sipil Dalam Konflik Bersenjata Dalam Hukum Internasional disebabkan oleh a) Tidak terpenuhinya pasal-pasal yang di terapkan, b) Masih tingginya angka kematian masyarakat sipil c) Timbulnya rasa trauma bagi anak-anak korban perang, d) Kurangnya lembaga legislatif pusat dan kekuasaan pusat yang mampu menegakkan hukum, dan Lemahnya kekuatan penegakan ini merupakan salah satu ciri hukum
B.	Saran 
Adapun saran yang direkomendasikan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang di urai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1.	Disarankan kepada organisasi internasional yang memiliki akses terdekat dengan Myanmar seperti ASEAN untuk melakukan konsensus membahas perihal penyelesaian kudeta di Myanmar agar tidak berlarut-larut. Namun apabila usaha yang dilakukan tidak memberikan hasil yang baik maka harus diambil kebijakan darurat untuk sementara dengan menunjuk negara netral yang memiliki kekuatan untuk mengintervensi dalam wilayah Myanmar saat ini mengawasi transisi kekuasaan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia selama masa berlakunya operasi militer Myanmar.
2.	Disarankan kepada PBB yang memiliki kewenangan pengawasan terhadap anggotanya untuk tidak memandang sebelah mata konflik non-internasional di Myanmar dan dapat mengirim perwakilan kedalam wilayah Myanmar atau setidak-tidaknya menerbitkan resolusi untuk mensomasi junta militer Myanmar untuk mematuhi konvensi yang berlaku dalam keadaan konflik agar kejahatan terhadap kemanusiaan tidak terjadi selama masa darurat di Myanmar.

DAFTAR PUSTAKA
1. Buku
 
D.J. Harris, Cases and Materials on International Law, Sweet and Maxwell, London, 1982.

Eddy O.S Hiariej, Pengantar Hukum Pidana Internasional, Erlangga, Yogyakarta, 2009.

F. Soegeng Istanto, Hukum Internasional, UAJ Yogyakarta, Yogyakarta, 1994.

J. G. Starke, Pengantar Hukum Internasional, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Jimmliy Asshiddiqie,Hukum Tata Negara Darurat, Rajawali Pers : Jakarta, 2007.

KGPH.Haryommataram, Pengantar Hukum Humaniter, Jakarta : PT rajagrafindo persada, 2007.

Mochtar kusumaatmadja dan etty r. agoes, pengantar hukum internasional, Bandung : PT Alumni, 2003.

Philip C. Jessup, A Modern Law Of Nation (Pengantar Hukum Modern Antarbangsa), bandung : nuansa cendekia,2012.

Philipus M Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
 
Soerya Respationo, Sejarah Hukum, ciptapustaka media perintis: Bandung, 2010.

Sefriani, Hukum Internasional (Suatu Pengantar) Edisi Kedua, PT.raja grafindo persada, 2014.

Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif, Bandung: Alfebeta, 2012.

2. Karya Tulis

Budi Hermawan Bangun, (2019) Jurnal : Perbandingan Sistem Dan Mekanisme Ham Negara-Negara Anggota Asean: Tinjauan Konstitusi dan Kelembagaan (Comparison Of The Human Rights System And Mechanism Of ASEAN Members: A Constitutional And Institutional Review), Jurnal HAM Vol. 10 No. 1, Juli 2019. Halaman 106.

ElizabethA.Martin ed., A Dictionary of Law, Oxford University Press, New York,2002. 

Firdaus, Kedudukan Hukum Internasional dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia, dalam Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8, No.1, Januari-Maret 2014.

Hasanuddin Hasim, Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional Perspektif Teori Monisme Dan Teori Dualisme | Volume 1 | No.02 | Desember 2019
.
Levina Yustitianingtyas, Pertanggungjawaban Negara Dalam Perspektif Hukum Humaniter Dalam Tindakan Agresi (Studi Kasus; Agresi Israel Ke Lebanon Tahun 2006), Artikel Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya.

Lisa Karismawatie, Skripsi (2012) : Peran dewan keamanan PBB dalam penyelesaian konflik Libya sebagai pelaksanaan fungsi pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Fakultas Hukum Uniersitas Sebelas Maret, Surakarta. Hal.31

Mayang kesya, Skripsi Analisis Failed States Terhadap Libya Pasca Kepemimpinan Muammar Qaddafi.

Marcel Gabriel Pailalah, Permasalahan Pengakuan Terhadap Kelompok-Kelompok Belligerent Dari Segi Hukum Humaniter Internasional, Skripsi.
 
Permanasari, Arlina, Analisis Yuridis Status Hukum Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Menurut Hukum Humaniter, Jurnal Hukum Humaniter. 3 (4): 782-829, 2007.

Sigit Riyanto, Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Internasional 0Kontemporer, dalam Yustisia | Volume.1 | No.03 | September - Desember 2012.

Ummi yusnita,penyelesaian sengketa batas laut antara Indonesia dan Malaysia dalam perspektif hukum internasional. Dalam Jurnal Binamulia Hukum | Volume 07 | No.01 | Juli 2018.

3. Deklarasi Internasional

Konvensi amerika tentang hak asasi manusia.

Konstitusi Myanmar tahun 2008.

Konvensi Eropa tentang hak asasi manusia atau european convention on Human Rights 1950

Kovensi Jenawa IV Tahun 1949

4. Bahan Internet

CNBC Indonesia, Krisis Sosial & Politik, Myanmar Diambang 'Negara Gagal', https://www.cnbcindonesia.com/news/20210330173106-8-234090/krisis-sosial-politik-myanmar-diambang-negara-gagal.

Elsam, Tanggung Jawab Negara, https://referensi.elsam.or.id/2014/09/ tanggung-jawab-negara.
Repubika, Junta Myanmar Tewaskan 845 Orang Sejak Kudeta Militer, https://www.republika.co.id/berita/qu6lum1488207645/junta-myanmar-tewaskan-845-orang-sejak-kudeta-militer.

Robert Longley, What Is a Failed State? Definition and Examples https://www.thoughtco.com/what-is-a-failed-state-definition-and-examples-5072546.

Suara.com, Konflik Junta Militer Vs Milisi Memanas, Ribuan Warga Myanmar Kabur Hutan, <https://www.suara.com/news/2021/06/01/114145/konflik-junta-militer-vs-milisi-memanas-ribuan-warga-myanmar-kabur-hutan.

Tirta Citradi CNBC Indonesia, Memahami Kudeta Myanmar dan Hubungan dengan RI, https://www.cnbcindonesia.com/news/20210202083536-4-220359/memahami-kudeta-myanmar-dan-hubungan-dengan-ri.